PALI “DARURAT” PENGAWAS

“Kejahatan Terjadi Bukan Saja Karena Ada Niat Pelakunya, Tapi Juga Karena Adanya Kesempatan”

(Bang NAPI – RCTI)

 

Mengutip ungkapan BANG NAPI pada segmen akhir acara SERGAP di RCTI yang santer beberapa tahun silam dengan jargon “Waspadalah….. Waspadalah……” sejalan dengan sebuah teori dalam sudut pandang kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan suatu kejahatan.

Teori ini disebut dengan teori NKK. Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

Teori ini sering digunakan aparat penegak hukum (Polisi) dalam menanggulangi tindakan kejahatan di masyarakat secara preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

 

Kejahatan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Apa yang terpikir di kepala pembaca mendengar kata Te Es EM (TSM)? ya.. singkatan dari Terstruktur, Sistemik dan Massif made in Khofifah Indar Parawansa. Silahkan pembaca sendiri yang simpulkan kejahatan apa yang terjadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah berikut uraiannya.

PERTAMA, adanya kelompok yang paling membuat ulah dan masalah. Dalam pikiran mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan lagi yang benar dan yang salah. Kelompok ini mengarah kepada si pemangku kepentingan (stake holder) dimana setiap jabatan dalam pemerintahan (eksekutif dan legislatif) dalam kesempatan yang dimiliki dianggap sebagai sebuah peluang yang berpotensi menggoda niat untuk menambah pundi kekayaan. Ragam cara licik dan kotor mereka gunakan untuk mengakali hukum.

Apabila mereka adalah anggota eksekutif, maka kekuasan negara yang mereka miliki dibelokkan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu atas harta benda dan kekayaan yang tak pernah terpuaskan. Menggelapkan aturan perundang-undangan dengan prinsip kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah dan nantinya untuk mempermudah mereka minta “biaya” tertentu sebagai pelicin, memerintahkan anak buah untuk mengatur dan mengotak atik pengadaan dan persyaratan lelang, memeras pengusaha yang jujur dengan berbagai alasan supaya dapat menerima suap dan gratifikasi, menggelapkan proposal swakelola dengan memasukkan unsur keluarga dan nepotisme di dalamnya, serta berbagai akal bulus lainnya.

Continue reading “PALI “DARURAT” PENGAWAS”

Belum Bayar Hosting, E-Government Pemkab PALI Terancam Mandek.

Laman web www.palikab.go.id sudah sejak awal April 2019 lalu mengalami penghentian sementara oleh penyedia layanan (server) atau dalam istilah internet disebut Supended. Terjadinaya hal demikian biasanya disebabkan beberapa faktor antara lain terkait pembayaran layanan hosting, terlalu membebani server dan abuse server.

 

PALI; Apa akibatnya bila status “layanan dihentikan sementara” atau dalam istilah internet disebut Suspended oleh penyedia layanan hosting tidak segera diatasi oleh pengguna? Diskusi kecil dikalangan awak media online yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) beberapa waktu lalu ini mengundang tanggapan beragam dari beberapa kalangan termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan domain: palikab.go.id untuk laman website-nya sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, sudah sejak tanggal 10 April 2019, laman www.palikab.go.id sudah tidak bisa diakses lagi oleh pengunjung. “Alih-alih Percepatan Penerapan E-Government, website nya saja tidak bisa diakses” kata Enggi; salah seorang pewarta yang tugas kesehariannya ‘wara-wiri’ di dunia maya.

Seirama dengan keluhan wartawan yang dinaunginya, Ketua IWO Kabupaten PALI; Efran menyayangkan sikap apatis Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi PALI. “Saya sudah beberapa kali mengingatkan pihak Diskominfo untuk segera melakukan penyelesaian masalah suspended akun tersebut, termasuk menawarkan solusi jika memang pihaknya lalai dalam penganggaran pembayaran sewa hosting dari penyedia layanan” kata Efran di markas IWO beberapa waktu lalu.

Efran juga menjelaskan kemungkinan dampak yang akan terjadi jika permasalahan suspended ini tidak segera diselesaikan. “Bukan saja percepatan penerapan E-Government yang mandek, akan tetapi situs-situs lainnya yang menjadi subdomain palikab.go.id seperti KPU, LPSE, BKD dan beberapa dinas lainnya akan ikut terhapus secara permanen” terang Efran.

Setelah dilakukan investigasi sederhana oleh Pendopo Media Center (PMC) yang digawangi Hengky Yohanes, didapat fakta penyebab terjadinya account suspended domain pemerintah tersebut yakni akibat belum dilakukannya pembayaran sewa. “Kami sudah mengkonfirmasi pihak IDwebhost sebagai penyedia layanan hosting yang digunakan Pemkab PALI, dari keterangan yang didapat memang belum ada pembayaran sejak tanggal 10 April 2019, bahkan Idwebhost sudah melakukan beberapa kali melakukan pemberitahuan dan invoice kepada pihak terkait” terang Hengky.

PMC yang telah beberapa kali mencoba mengkonfirmasi Kadiskominfo PALI; Asrohi, S.Sos., M.Si. via telpon dan whatapp akhirnya mendapakan jawaban lisan terhadap surat nomor : 66/VII/PMC/VI/2019 yang membenarkan terjadinya suspended pada akun pemerintah tersebut. “Ya Pak, terjadinya masalah suspended ini karena pihak kami sedang memperbaiki sistem yang ada dan berencana akan membeli server sendiri, perihal belum dibayarnya sewa hosting akan segera kami selesaikan cuma 400 ribu pertahun kok” terang Asrohi dalam telpon. (Red.01)

 

HDM: AWP NETRAL “TIDAK MENGINDUK PARTAI POLITIK MANAPUN”

Semangat di hari jadi Asossiasi Wong PALI( AWP) Ke -2 Tahun, AWP mengajak seluruh lapisan masyarakat terkhusus  pemuda, untuk  mewujudkan generasi muda Yang Santun, Cerdas, Inspiratif Dan Berprestasi.

Ketua Umum AWP Hermansyah.DM  menegaskan bersikap netral pada Pemilu Serentak 2019. Organisasi ini menolak dibawa ke ranah politik sehingga tidak akan mendukung partai politik manapun.

Hal itu disampaikan langsung oleh Hermansyah DM, yang selaku Ketua Umum (KETUM) organisasi asosiasi Wong PALI,”AWP tidak berbasis politik dan tidak menginduk kepada parpol manapun,”ujar pria muda yang Akrab Di sapa Lukman itu, saat dikonfirmasi di Sekretariat AWP pada Minggu (21/10/2018) Malam.

Menurut Lukman, organisasi pada dasarnya tidak melarang jika ada pengurus AWP terjun ke dunia politik. Namun dia meminta tidak menggunakan AWP sebagai alat politiknya. Ia ingin AWP tetap pada marwahnya dan jangan dijadikan kendaraan politik.

“AWP tetap bersikap netral dan menolak keras untuk dilibatkan ke dalam politik dan  tidak mendukung parpol manapun,” paparnya

Ia juga menambahkan, “awal terbentuknya AWP pada 17 Oktober 2016 yang bertujuan Mewujudkan Generasi Pemuda yang Mandiri,Tangguh,Terampil,Berakhlak,Berkualitas Dan Mempererat Tali Persaudaraan Antar Pemuda untuk Meningatkan Partisipasi  Pemuda Dalam Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di Masyarakat guna Meningkatkan peran organisasi kepemudaan berdasarkan Pancasila,serta para pengurus  menyatakan akan memperbaiki kredibilitas AWP ke depan, saya meminta dan menghimbau agar semua pengurus dapat menjaga marwah dan aturan AD/ART AWP ,” tandasnya. (Ayu)

Cegah Contempt Of Court Tegakan Nilai Keadilan

oleh :Eka Puspa Sari

Keadilan tentu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat kini. Siapa yang tidak ingin mendapatkan suatu keadilan, tentu nya kita terutama masyarakat sangat menginginkan suatu keadilan. Keadilan menurut pandangan dari beberapa ahli merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Di Indonesia sendiri suatu keadilan memiliki nilai yang tinggi dimana hal ini dikarenakan Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung keadilan. Jika tidak ada hukum, pemerintah akan kesulitan terutama dalam mengatur wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Selain itu hukum juga membantu untuk menertibkan masyarakat yang berada di dalam negara ini.

Dalam persoalan hukum, Indonesia telah mencakupi lembaga peradilan hukum. Seperti mahkamah agung (MA), mahkamah konstitusi (MK), pengadilan tinggi, pengadilan negeri dll. Dalam memperoleh keadilan masyarakat menginginkan perlakuan yang sama.Hal itu diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 di mana semua orang diperlakukan sama di muka hukum. Untuk menerapkan negara hukum Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah di terapkan di negara hukum.
dalam keadilan, setiap orang berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang terkandung didalam pancasila butir ke-5 yang berbunyi: “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal ini terlihat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan tanpa terkecuali. Hal itu pula lah yang dapat di tegaskan di dalam hukum di mana tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap setiap warga negara. Namun yang terjadi pada kasus nenek Minah beberapa pekan lalu, tidak sama sekali memperlihatkan suatu keadilan dimana nenek Minah merupakan warga asal Banyumas yang di vonis 1,5 bulan kurungan, kasus ini bermula dari pencurian 3 buah kakao yang dilakukan oleh nenek minah pada beberapa waktu lalu.

Jika di negara hukum keadilan harus ditegakan bagaimana hal nya dengan di indonesia yang jika dilihat dari kasus tersebut apakah suatu keadilan sudah bisa ditegakan? Apakah vonis yang dijatuhkan hakim sudah dapat dikatakan adil? Tentu nya hal itu yang akan menjadi pertanyaan yang timbul di benak masyarakat, karena keadilan harus di posisikan secara netral yang artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Namun keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia khususnya bagi masyarakat kalangan bawah, perlakuan ketidak adilan sudah dapat terjadi. Pada masyarakat kelas atas atau pejabat yang memiliki kekuasaan, hukum seolah-olah tunduk kepada mereka. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi justru di hukum dengan hukuman yang tidak seberapa bagi mereka. Itulah yang dinamakan hukum saat ini tajam kebawah namun tumpul keatas.

Bagi sebagian besar masyarakat ketidak adilan yang mereka dapat lah yang memicu terjadinya contempt of court. Contempt of court atau yang lebih di kenal dengan mengganggu jalannya proses persidangan adalah sikap-sikap yang dapat di kategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan.
Perbuatan yang termasuk penghinaan terhadap lembaga peradilan yaitu;
1. berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (misbehaving in court)
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (disobeying court orders)
3. Menyerang integritas dan impertialitas pengadilan (obstructing justice)
4.Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (sub-judice rule).

Dalam beberapa kasus contempt of court yang terjadi di Indonesia yaitu pada sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Maros, dalam kasus tersebut seorang warga Abbulosibatang bernama Asdar telah menjadi korban pembunuhan yang di lakukan oleh Akbar yang menjadi otak pembunuhan dan dua rekannya Ali Dan Syamsul. Akbar selaku otak dari pembunahan tersebut di vonis dengan hukuman lima tahun penjara sementara kedua rekannya di vonis dengan hukuman dua tahun penjara, hal tersebut lah yang memicu terjadi nya kericuhan di mana pada saat itu pihak keluarga korban tidak terima dengan keputusan hakim yang kemudian mereka mengamuk dan memporak-poranda fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri tersebut.

Keberadaan rancangan undang-undang tentang tindak pidana penyelenggaraan peradilan atau contempt of court sangat di butuhkan. Namun tidak semua pihak dapat menerima tentang rancangan undang-undang tindak pidana penyelenggaraan peradilan atau contempt of court, bagi yang pro, tindak pidana penyelenggaraan peradilan perlu diatur dalam undang-undang ( UU ) tersendiri. Sebab hakim dan jajaran pengadilan lainnya harus dilindungi untuk menjamin proses peradilan berjalan tanpa intervensi dan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa,dan bermartabat.(Abdul Salam Taba:2016)
Sementara yang kontra beranggapan hal itu tidak perlu karena contempt of court sudah diatur dibeberapa peraturan perundang-undangan. Argumen yang menghendaki tindak pidana penyelenggaraan peradilan diatur didalam UU tersendiri juga ada benarnya sebab UU itu diperlukan agar proses peradilan dapat berlangsung secara wajar dan adil, tanpa di pengaruhi dan di dorong pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun diluar gedung pengadilan. Selain itu gangguan jalannya persidangan sudah sering terjadi dan sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Namun disisi lain yang dapat memicu terjadinya contempt of court justru lebih mengacu pada para penegak hukum. Merosotnya wibawa dan martabat lembaga pengadilan sejatinya dipicu oleh rendahnya moral dan etika hakim maupun aparat pengadilan yang berakibat memacu maraknya amuk masa yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap sering berat sebelah.

Contoh nya dalam kasus hakim konstitusi Akil Mochtar dan Megaskandal hakim PTUN medan beberapa waktu lalu, ketidakpuasan putusan hakim itu membuat sekelompok pengunjung sidang melakukan gangguan dan serangkaian tindakan seperti berteriak atau berdemo untuk menghentikan jalannya persidangan, penyerangan hakim atau petugas pengadilan lainnya oleh terdakwa, hakim berdampak menggerogoti kewibawaan hakim dan lembaga peradilan. Hal itu berarti kewibawaan lembaga peradilan tergerus bukan disebabkan maraknya penghinaan lembaga peradilan melainkan akibat degradasi moral dan etika aparat pengadilan.

Larangan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman diatur di dalam pasal 207,217 dan pasal 224 KUHP. Ketiga pasal itu berisi sanksi pidana bagi yang menghina penguasa atau badan umum secara lisan dan tulisan, melakukan kericuhan di dalam ruang persidangan, dan penolakan kehadiran sebagai saksi atau ahli di pengadilan. Peserta sidang juga diwajibkan untuk menghormati pengadilan, martabat pengadilan dan mentaati tata tertib yang diatur dalam pasal 218 KUHP.

Berbicara tentang etika, etika merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dimasyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan bahwa etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Dengan kata lain etika adalah kewibawaan dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku dimasyarakat. Terdapat beberapa karakteristik etika yang membedakannya dengan norma lainnya. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut:
1. etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan
2. etika sifatnya absolut dan mutlak
3. dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia.
4. etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia.
Dalam kehidupan sehari-hari etika sangat di butuhkan karena disitulah dapat dibedakan nilai-nilai kesopanan dari masing-masing individu, seperti saaat berkumpul bersama keluarga setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama dan di tuntut untuk saling menghormati dan menyayangi satu sama lain.

Dalam lingkup pengadilan orang yang satu juga harus menghormati yang lainny meskipun antar aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain dari itu sikap untuk menghargai pengadilan juga harus dapat di tanamkan seperti menaati tata tertib persidangan yaitu pada saat mengunjungi ruang persidangan atau pengadilan seseorang di haruskan untuk mengenakan pakaian yang sopan, tidak memakai sandal, tidak memainkan handpone saat persidangan tengah berlangsung, tidak merokok di ruang persidangan dan masih banyak lagi.

Jika dari hal kecil saja sudah dapat menanamkan nilai-nilai etika dan moral maka tentunya pengadilan di indonesia akan tertib dan masyarakat maupun penegak hukum akan lebih mentaati peraturan pengadilan. Dengan begitu minimnya kemungkinan untuk terjadi contempt of court di dalam maupun di luar pengadilan. Continue reading “Cegah Contempt Of Court Tegakan Nilai Keadilan”


TERJADI LAGI,SIKAP ANTIPATI TERHADAP PROFESI WARTAWAN

TALANG UBI.-KAWULADESA. Pelecehan terhadap profesi jurnalis kembali terjadi. Kali ini ucapan tak pantas bernada melecehka terhadap profesi wartawan dilakukan oleh seorang staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terhadap Suherman, salah satu wartawan portal berita online.

Menurutnya pelecehan ini terjadi bermula pada saat dirinya sedang menjalankan tugas jurnalis mendatangi kantor DPMD berniat menemui A. Gani Ahcmad, yang selaku Kepala Dinas (KADIN) DPMD, ingin konfirmasi terkait ada salah satu kepala Desa yang diduga jarang ada di Desa.

” Seperti biasa setiap saya datang sebelum masuk ruangan kantor saya ingin mengisi buku tamu, dikarenakan tidak tersedianya buku tamu dikantor itu, maka saya bertanya kepada salah satu staf dan memperkenalkan diri bahwa saya dari media ingin bertemu pak kadin,” Tutur Suherman, pada senin (08/10/18).

Namun sangat disayangkan ketika dirinya bertanya kepada salah satu staf yang diketahui bernama Vivin, disambut dengan kata kata kasar yang tidak semestinya perlu dilakukan oleh staf tersebut, bahkan staf itu menghina profesi wartawan dengan mengatakan bahwa kerja wartawan hanya minta uang saja.

” Kamu siapa, pak kadin lagi sibuk tidak bisa diganggu, dan Untuk apa kamu ketemu pak kadin, kamu itu cuma ingin minta uang saja,” ujar Suherman menirukan ucapan staf DPMD itu.

Mendengar kata kata itu Suherman langsung mengeluarkan Handphone berniat merekam perkataan dan mengabadikan staf tersebut, namun lagi lagi staf itu berbuat arogan main kasar dengan cara merebut dan menarik alat komunikasi itu dari tangan suherman,

” Begitu saya foto dia langsung menghapiri saya dan berusaha melakukan perampasan HP saya, dengan cara menarik tangan saya hal ini terjadi di depan rekan rekan kerjanya dan disaksikan oleh banyak orang,” terangnya.

Menurut Suherman, setelah mendengar ada ribut diruangan itu, beberapa staf yang lain berusaha melerai menenangkan situasi dan akhirnya Suherman disuruh masuk oleh staf lain menghadap A. Gani Ahcmad, Kadin DPMD.

Didalam ruangan A. Gani Ahcmad, kadin tersebut meminta maaf atas tindakan arogansi yang dilakukan anak buahnya itu dan meminta tidak diperpanjang persoalan itu sampai ke ranah lain.

” Saya minta maaf atas tindakan anak buah saya, dan kalau bisa cukup sampai disini saja persoalan ini, nanti setelah kamu keluar ruangan, saya akan panggil Vivin,untuk memberikan pengertian kepada dia,” Ujar Suherman menirukan ucapan A. Gani Ahcmad.(Ayu)

PONPES UHIBBUL QUR’AN GELAR PENGAJIAN DAN DZIKIR AKBAR

               Foto jemaah dzikir akbar

Talang Akar.-Pengajian dan Dzikir Akbar dalam rangka tahun baru 1440 H, dan tasyakuran, berdirinya Pondok Pesantren (PONPES) Uhibbul Qur’an pada hari jum,at 05 Oktober 2018 bertempat di Mesjid Ainul Yaqin ,Tangsi Cina Desa Talang Akar, kecamatan talang ubi kabupaten penukal abab lematang ilir (PALI) ratusan jemaah dan para santri dari pondok pesantren tumpah ruah memadati ruang utama mesjid dan tenda yang telah di siapkan panitia. Ini adalah bukti bahwa betapa butuh dan rindunya ummat akan siraman rohani dari ulama.

Dalam kesempatan ini pihak pondok pesantren selaku penyelenggara acara ini sengaja mendatangkan ulama dari tanah jawa KH.Agus Sabuth Panoto Projo (putra Gus Miek) dari Kediri. Beliau adalah tokoh sentral Dzikrul Ghofllin ,Tambak ,ngadi, mojo kediri, jawa timur.

Ceramah agama yang di sampaikan membahas topik tentang kemuliaan bulan Muharram dan pandangan umat islam.”Bulan muharram adalah bulan yang penuh keberkahan bagi umat Islam, maka hendaklah bulan ini dijadikan sebagai titik tolak dalam meniatkan berbuat kebaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan kepercayaan sebagian orang bahwa bulan muharram (suro) merupakan bulan sial atau kurang baik, di mana banyak yang menghentikan aktifitas, seperti hajatan dan sebagainya untuk menghindari kesialan”.

Acara ini tampak dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama serta beberapa OPD, Dari pihak pemerintah kabupaten PALI yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh asisten II Reza Pahlevi yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap panitia atas terselenggaranya acara ini. Dan hal ini merupakan bentuk ketaatan dalam beragama sekaligus menjadi penguatan sikap religius yang merupakan bagian dari visi dan misi kabupaten PALI.

Sementara itu Nuraini, salah satu jamaah yang berhasil diwawancarai kawuladesa.com mengatakan “saya sangat bangga desa kami kedatangan salah satu kyai dari pesantren besar di Indonesia, semoga masyarakat kabupaten PALI, dan khususnya masyarakat desa talang akar ini mendapatkan safaat dan barokah, dan semoga tahun-tahun selanjutnya akan kembali digelar acara seperti ini”.

Pendiri sekaligus dewan penasehat Pondok pesantren Uhibbul Qur’an, Heru Martin dalam pernyataannya pada awak media mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan, selebihnya terserah anda menilai dan mengapresiasi apa yang telah kami perbuat. “Bagus atau tidaknya acara ini tak lepas dari kerja sama dari segenap panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan acara ini, saya hanya mensuport dan mempasilitasi serta membantu ala kadarnya “.(Ayu)

HARI BATIK NASIONAL YANG MUDA YANG BERBUDAYA

PALI.Kawuladesa-Pemuda adalah pewaris dan penerus tradisi dari sebuah kebudayaan. Maju dan berkembangnya sebuah kebudayaan tak lepas dari minat dan animo anak muda pada sebuah kebudayaan.Minat anak muda pada tradisi warisan leluhur akan akan berimbas pada maju dan berkembangnya sebuah tradisi atau sebuah kebudayaan mengikuti perkembangan jaman.
Pemuda dengan segala potensi dalam dirinya akan mampu menghasilkan cara baru untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas suatu budaya,sama halnya seperti yang dilakukan Anggeng Kurniawan yang berkeinginan membawa salah satu kearifan budaya yang ia gemari,
ke kancah nasional.
Remaja kelahiran tahun 1999 berkeinginan besar untuk memperkenalkan budaya kearifan lokal dan salah satunya memperkenalkan batik tulis yang merupakan aset daerah penukal abab lematang ilir (PALI) pada khususnya dalam ajang kesenian dan kebudayaan.Batik yang resmi di akui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 yang kemudian di tetapkan sebagai hari batik nasional.

                  Proses mempola batik

Saat di temui awak media pada hari selasa(02/10/18) di Sanggar Evolusi tempatnya berkegiatan membatik ,yang beralamat di Gg masjid no 24 kelurahan Pasar Bhayangkara ,yang bertepatan dengan hari batik nasional,ia mengaku bangga jika kelak ia dapat memperkenalkan budaya tersebut.
“banggalah kita sebagai pemuda asli daerah dan tentunya kita punya tanggung jawab yang besar untuk melestarikan budaya kita dan memperkenalkannya pada dunia”,
Anggeng juga menuturkan bahwa generasi muda terutama putra dan putri daerah harus memiliki kesadaran yang kuat untuk ikut andil dalam pelestarian budaya daerah. “kita ini sebagai putra dan putri jangan mau kalah dengan moderenisasi yang semakin hari semakin menggerus kearifan budaya lokal kita”.Untuk tujuannya itu ia bersedia menularkan keahliannya kepada siapa saja yang berminat.

  1.              Proses penyantingan

Di sanggar evolusi ia berkegiatan dengan peralatan dan bahan yang ia datangkan dari pulau Jawa, hal inilah yang menjadi kendala walau tak begitu berarti tapi cukup mengganggu, Sulitnya mendapatkan bahan baku yang tidak tersedia di daerah kita.(jes)