Cegah Contempt Of Court Tegakan Nilai Keadilan

oleh :Eka Puspa Sari

Keadilan tentu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat kini. Siapa yang tidak ingin mendapatkan suatu keadilan, tentu nya kita terutama masyarakat sangat menginginkan suatu keadilan. Keadilan menurut pandangan dari beberapa ahli merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Di Indonesia sendiri suatu keadilan memiliki nilai yang tinggi dimana hal ini dikarenakan Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung keadilan. Jika tidak ada hukum, pemerintah akan kesulitan terutama dalam mengatur wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Selain itu hukum juga membantu untuk menertibkan masyarakat yang berada di dalam negara ini.

Dalam persoalan hukum, Indonesia telah mencakupi lembaga peradilan hukum. Seperti mahkamah agung (MA), mahkamah konstitusi (MK), pengadilan tinggi, pengadilan negeri dll. Dalam memperoleh keadilan masyarakat menginginkan perlakuan yang sama.Hal itu diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 di mana semua orang diperlakukan sama di muka hukum. Untuk menerapkan negara hukum Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah di terapkan di negara hukum.
dalam keadilan, setiap orang berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang terkandung didalam pancasila butir ke-5 yang berbunyi: “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal ini terlihat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan tanpa terkecuali. Hal itu pula lah yang dapat di tegaskan di dalam hukum di mana tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap setiap warga negara. Namun yang terjadi pada kasus nenek Minah beberapa pekan lalu, tidak sama sekali memperlihatkan suatu keadilan dimana nenek Minah merupakan warga asal Banyumas yang di vonis 1,5 bulan kurungan, kasus ini bermula dari pencurian 3 buah kakao yang dilakukan oleh nenek minah pada beberapa waktu lalu.

Jika di negara hukum keadilan harus ditegakan bagaimana hal nya dengan di indonesia yang jika dilihat dari kasus tersebut apakah suatu keadilan sudah bisa ditegakan? Apakah vonis yang dijatuhkan hakim sudah dapat dikatakan adil? Tentu nya hal itu yang akan menjadi pertanyaan yang timbul di benak masyarakat, karena keadilan harus di posisikan secara netral yang artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Namun keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia khususnya bagi masyarakat kalangan bawah, perlakuan ketidak adilan sudah dapat terjadi. Pada masyarakat kelas atas atau pejabat yang memiliki kekuasaan, hukum seolah-olah tunduk kepada mereka. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi justru di hukum dengan hukuman yang tidak seberapa bagi mereka. Itulah yang dinamakan hukum saat ini tajam kebawah namun tumpul keatas.

Bagi sebagian besar masyarakat ketidak adilan yang mereka dapat lah yang memicu terjadinya contempt of court. Contempt of court atau yang lebih di kenal dengan mengganggu jalannya proses persidangan adalah sikap-sikap yang dapat di kategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan.
Perbuatan yang termasuk penghinaan terhadap lembaga peradilan yaitu;
1. berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (misbehaving in court)
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (disobeying court orders)
3. Menyerang integritas dan impertialitas pengadilan (obstructing justice)
4.Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (sub-judice rule).

Dalam beberapa kasus contempt of court yang terjadi di Indonesia yaitu pada sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Maros, dalam kasus tersebut seorang warga Abbulosibatang bernama Asdar telah menjadi korban pembunuhan yang di lakukan oleh Akbar yang menjadi otak pembunuhan dan dua rekannya Ali Dan Syamsul. Akbar selaku otak dari pembunahan tersebut di vonis dengan hukuman lima tahun penjara sementara kedua rekannya di vonis dengan hukuman dua tahun penjara, hal tersebut lah yang memicu terjadi nya kericuhan di mana pada saat itu pihak keluarga korban tidak terima dengan keputusan hakim yang kemudian mereka mengamuk dan memporak-poranda fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri tersebut.

Keberadaan rancangan undang-undang tentang tindak pidana penyelenggaraan peradilan atau contempt of court sangat di butuhkan. Namun tidak semua pihak dapat menerima tentang rancangan undang-undang tindak pidana penyelenggaraan peradilan atau contempt of court, bagi yang pro, tindak pidana penyelenggaraan peradilan perlu diatur dalam undang-undang ( UU ) tersendiri. Sebab hakim dan jajaran pengadilan lainnya harus dilindungi untuk menjamin proses peradilan berjalan tanpa intervensi dan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa,dan bermartabat.(Abdul Salam Taba:2016)
Sementara yang kontra beranggapan hal itu tidak perlu karena contempt of court sudah diatur dibeberapa peraturan perundang-undangan. Argumen yang menghendaki tindak pidana penyelenggaraan peradilan diatur didalam UU tersendiri juga ada benarnya sebab UU itu diperlukan agar proses peradilan dapat berlangsung secara wajar dan adil, tanpa di pengaruhi dan di dorong pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun diluar gedung pengadilan. Selain itu gangguan jalannya persidangan sudah sering terjadi dan sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Namun disisi lain yang dapat memicu terjadinya contempt of court justru lebih mengacu pada para penegak hukum. Merosotnya wibawa dan martabat lembaga pengadilan sejatinya dipicu oleh rendahnya moral dan etika hakim maupun aparat pengadilan yang berakibat memacu maraknya amuk masa yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap sering berat sebelah.

Contoh nya dalam kasus hakim konstitusi Akil Mochtar dan Megaskandal hakim PTUN medan beberapa waktu lalu, ketidakpuasan putusan hakim itu membuat sekelompok pengunjung sidang melakukan gangguan dan serangkaian tindakan seperti berteriak atau berdemo untuk menghentikan jalannya persidangan, penyerangan hakim atau petugas pengadilan lainnya oleh terdakwa, hakim berdampak menggerogoti kewibawaan hakim dan lembaga peradilan. Hal itu berarti kewibawaan lembaga peradilan tergerus bukan disebabkan maraknya penghinaan lembaga peradilan melainkan akibat degradasi moral dan etika aparat pengadilan.

Larangan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman diatur di dalam pasal 207,217 dan pasal 224 KUHP. Ketiga pasal itu berisi sanksi pidana bagi yang menghina penguasa atau badan umum secara lisan dan tulisan, melakukan kericuhan di dalam ruang persidangan, dan penolakan kehadiran sebagai saksi atau ahli di pengadilan. Peserta sidang juga diwajibkan untuk menghormati pengadilan, martabat pengadilan dan mentaati tata tertib yang diatur dalam pasal 218 KUHP.

Berbicara tentang etika, etika merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dimasyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan bahwa etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Dengan kata lain etika adalah kewibawaan dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku dimasyarakat. Terdapat beberapa karakteristik etika yang membedakannya dengan norma lainnya. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut:
1. etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan
2. etika sifatnya absolut dan mutlak
3. dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia.
4. etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia.
Dalam kehidupan sehari-hari etika sangat di butuhkan karena disitulah dapat dibedakan nilai-nilai kesopanan dari masing-masing individu, seperti saaat berkumpul bersama keluarga setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama dan di tuntut untuk saling menghormati dan menyayangi satu sama lain.

Dalam lingkup pengadilan orang yang satu juga harus menghormati yang lainny meskipun antar aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain dari itu sikap untuk menghargai pengadilan juga harus dapat di tanamkan seperti menaati tata tertib persidangan yaitu pada saat mengunjungi ruang persidangan atau pengadilan seseorang di haruskan untuk mengenakan pakaian yang sopan, tidak memakai sandal, tidak memainkan handpone saat persidangan tengah berlangsung, tidak merokok di ruang persidangan dan masih banyak lagi.

Jika dari hal kecil saja sudah dapat menanamkan nilai-nilai etika dan moral maka tentunya pengadilan di indonesia akan tertib dan masyarakat maupun penegak hukum akan lebih mentaati peraturan pengadilan. Dengan begitu minimnya kemungkinan untuk terjadi contempt of court di dalam maupun di luar pengadilan.


Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *